Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibukota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, leatak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang.

Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan Pajajaran) yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi infirmasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau.

Diantaranya dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara abad ke-8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

Sejarah Sebelum Tahun 1949 Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari jaman ke jaman, sejak jaman Hindia Belanda, pundudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan jaman Republik Indonesia. Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis.

Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede). Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja.

Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk kedalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah Barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan.

Sejarah Tahun 1949 sampai terbentuknya Kota Bekasi Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alum-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut: Rakyat bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi.

Saat itu Bekasi, bersama Cikarang, Meester Cornelisdan Kebayuran berstatus distrik atau kewedanaan dari Adfeeling Meester Cornelis, Residensi Batavia.

Sebagian besar tanah di Bekasi disewa secara partikelir kepada tuan tanah berbangsa Eropa atau Cina. Sikap tuan tanah yang cenderung menindas rakyat menimbulkan pemberontakan rakyat Bekasi. Itu terjadi di Tambun pada 1869, menewaskan C.E. Kujper, sorang asisten residen Meester Cornelis dan Kepala Kepolisian Bekasi F. Maijer.

Para masyarakat yang terbukti memberontak, mesti menjalani hukuman gantung. Itu terjadi di Alun-alun Bekasi pada 1870. Eksekusi itu dipertontonkan kepada masyarakat.

Mulai 1912, masyarakat Bekasi menyalurkan perlawanan kepada kolonialisme melalui Sarekat Islam. Melalui organisasi ini, masyarakat Bekasi melancarkan protes dan mogok kerja. Tuan tanah tetap lalim kepada masyarakat hingga Belanda angkat kaki pada 1942.

Kehadiran Jepang di Bekasi disambut antusias masyarakat. Mereka menanggap Jepang sebagai ‘saudara tua’, padahal kenyataannya tak semanis itu. Dua pekan setelah menapakkan kaki di Bekasi, Jepang mengeksekusi mati warga Bekasi bernama Mahbub di Alun-alun Bekasi.

Penindasan tak berhenti ketika Belanda pergi, Jepang seakan melanjutkan peran itu. Saat itu masyarakat memiliki banyak wadah untuk berjuang, contohya Hizbullah. Bekasi pun memiliki peran strategis pada sejarah Indonesia.

Sebagai contoh, pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi, pejuang Bekasi teribat pada pengawalan dan pengamanan penculikan Soekarno dari Jakarta ke Rengasdengklok, Karawang.

Saat proklamasi dibacakan oleh Soekarno, beberapa pemuda Bekasi hadir, di antaranya Madmuin Hasibuan dan Yakub Gani.

Pada masa revolusi, Bekasi merupakan kewedanaan, bagian dari Kabupaten Jatinegara, Kerisedenan Jakarta, Jawa Barat. Kewedanaan Bekasi membawahi Kecamatan Bekasi, Cibitung dan Cilincing.

Jepang dibuat ketar-ketir oleh semangat juang pemuda Bekasi, pada 19 Oktober 1945, 90 tentara Jepang dibunuh oleh para pejuan di Stasiun Bekasi sampai Kali Bekasi. Pada 1946, Bekasi menjadi medan tempur yang sengit, terlebih Jenderal Besar Soedirman mengirim ratusan pasukan dan persenjataan dari Jabar untuk mempertahankan Bekasi.

Dukung NKRI

Jangan Hanya Mudik, Ketahui Asal Nama Kota Bekasi

Masyarakat Bekasi menolak gagasan Negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta, mereka cenderung kepada pembentukan NKRI secara utuh.

Pada KMB, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat itu di Bekasi, tepatnya di Gedung Papak, samping kantor Disdukcapil, pemuda Bekasi menurunan bendera Belanda, dan menaikkan bendera Indonesia.

Pada 1950-an, di Alun-alun Bekasi berkumpul puluhan ribu masyarakat Bekasi, mereka tidak mengakui pemerintahan selain NKRI. Mereka juga menuntut perubahan nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi.

Itu terealisasi pada 15 Agustus 1950, Kabupaten Jatinegara resmi menjadi Kabupaten Bekasi. Pada 1955 masyarakat Bekasi mengikuti pemilu.

Pusat pemerintahan berpindah, dari Jatinegara ke Jalan Ir. Juanda, Bekasi Timur pada 2 April 1960. Pada 1976, Cakung, Cilincing dan sebagian Pondek Gede dimasukkan ke wilayah DKI Jakarta.

Menjadi kota administratif, lalu kota madya

Pada awal 1980-an, Kabupaten Bekasi berpenduduk 400 ribu jiwa, dengan sebaran di pusat kota sekira 200 jiwa.

Pada 12 Desember 1981, terbit PP Nomor 48 Tahun 1981 tentang pembentukan Kota Administratif (Kotif) Bekasi. Kotif resmi terbentuk 20 April 1982, pada tahun yang sama, Kantor Pemkab Bekasi pindah ke Jalan Ahmad Yani (gedung pemkot sekarang), sementara di Jalan Juanda, tempat pemerinahan Kotif Bekasi.

Perkembangan Bekasi yang pesat membuat Mendagri Yogie Suardi Memet menerbitkan SK Mendagri 131.34/139/1997 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Bekasi.

Saat itu jumlah kecamatan di Kota Bekasi masih berjumlah 7, dengan 1 kecamatan pembantu.

Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto “SWATANTRA WIBAWA MUKTI”.

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi.

Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982 – 1988). Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 (1988 – 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun (1991 – 1997) Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat.

Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang “Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).

Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu : Akhmad Zurfaih dan Moechtar Muhammad (perode 2003 – 2008).

Bekasi Di-“bully” di Media Sosial, Kenapa?

Dulu Bekasi, Sekarang Jaksel Dibully! Boleh Baper Nggak Sih?

Bekasi, atau lebih tepatnya Kota Bekasi, sedang menjadi bahan perbincangan di komunitas media sosial tanah air. Para netizen, khususnya para pengguna Twitter, Facebook, dan Path ramai-ramai mem-bully kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta tersebut.

Isi “bully”-nya, sebagian besar soal jarak kota tersebut yang, menurut para “pembully”, jauh sekali dari ibu kota Jakarta. Urusan mem-“bully”, netizen di tanah air bisa dibilang sudah teruji kreatifitasnya.

“Dibully terus, gue mau menghadap presiden di istana negara, Gue harus berangkat sekarang mudah-mudahan lusa nyampe,” bunyi tulisan dalam meme yang ditujukan untuk mengejek Bekasi.

Selain soal lokasinya yang jauh, Bekasi juga di-“bully” soal infrastrukturnya yang masih kurang memadai di sejumlah tempat. “Kalo lu lagi jalan tiba-tiba jalanan rusak berarti lu udah masuk BEKASI,” bunyi tulisan yang muncul dalam meme lainnya.

Beragam meme yang bernada ejekan pun bermunculan di media sosial. Tidak terhitung jumlahnya dan sebagian besar, tak bisa dipungkiri, bisa membuat kita tergelak.

Ada yang mengejek, ada pula yang membela. Sebagian yang membela menumpahkannya lewat kicauan Twitte, juga meme.

“Wadoh bekasi di bully:( ga terima:( *berenang di kalimalang*” kicau seorang Tweep (julukan bagi pengguna Twitter). “Yang masih ngeledek aja, ke Bandung muter lewat puncak ya,” bunyi tulisan yang ada dalam sebuah meme.

Ada pula yang merajuk. “Apa salahnya orang Bekasi di bully terus (?_?? )/|,” kicau lainnya.

Ada pula yang memberi peringatan, bahwa jika bully terus berlanjut, ada kemungkinan Bekasi menuntut lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang satu ini, dapat dipastikan maksudnya bergurau.

“Jangan sampe gara-gara di-bully, Bekasi minta referendum & lepas dari NKRI,” sambar seorang pengguna Twitter lainnya.

Marahnya Walikota Bekasi

Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) dengan seragam hijaunya berdiri rapi di lapangan Kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi. Pintu gerbang ditutup tepat pukul 07.30 WIB untuk mencegah PNS yang terlambat bisa masuk.

Begitulah suasana apel pagi yang dilakukan rutin tiap hari Senin di Kantor Wali Kota Bekasi. Apel berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit. Namun, hari ini ada yang berbeda. Apel pagi berlangsung lebih lama dari biasanya. Pukul 09.00, apel baru selesai. Dua PNS pingsan saat mengikuti apel ini. Ada apa?

“Biasa di kantor mungkin, enggak biasa di lapangan. Yang lain masih mau dengerin enggak? Masih mau jalani kewajiban enggak?” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat apel, dengan nada tinggi, seperti dilansir edisi Bonanza88 dari sejumlah sumber.

Pagi itu, Rahmat Effendi memimpin langsung jalannya apel. Seharusnya, pimpinan apel pagi ini adalah sekretaris daerah. Rupanya, Rahmat Effendi ingin menegur langsung para PNS setelah Bekasi menjadi “bulan-bulanan” di media sosial.

Nada suaranya pada pidato pagi ini tinggi. “Mau kotanya diejek? Dikarikaturkan? Digambarkan seolah-olah Bekasi tidak ada di peta?” ujar Rahmat.

Dalam pidatonya, Rahmat mengatakan, mental aparatur pemerintahan harus ditingkatkan kembali. Adanya “bully” di media sosial merupakan bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah. Jika sudah seperti ini, bukan saatnya lagi para PNS bisa bermalas-malasan.

Rahmat Effendi kemudian menanyakan kepada beberapa staf pemerintahan soal laporan pertanggungjawaban dana hibah. Ternyata, ada dana hibah yang belum dibuat laporannya sejak tahun 2011 oleh staf pemerintahan. Rahmat menganggap munculnya bully di media sosial harus menjadi evaluasi bagi PNS untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dari sini, kita semua belajar. Kita semua tanggung jawab. Kalau saya lakukan ini, bukan untuk kepentingan saya. Justru ini jadi motivasi buat kita semua,” ujar Rahmat dengan nada suara yang sudah lebih kalem.