Paris dikenal sebagai kota yang cantik dan romantis. Kota ini disebut-sebut sebagai salah satu pusat kebudayaan modern yang melahirkan banyak seniman, budayawan, hingga filosof ternama dunia kontemporer.

Hal yang tidak banyak diketahui soal kota Paris adalah sejarahnya dalam gerakan-gerakan sosial yang turut berkontribusi pada sejarah dunia. Salah satunya adalah sejarah masyarakat komunis pertama, komune Paris.

Pada 2018 hingga 2019, kobaran api menyala di sudut-sudut kota Paris. Pasalnya, ratusan kelas pekerja menggelar sebuah gerakan anti pemerintah bernama gerakan “rompi kuning”.

Gerakan ini menciptakan krisis politik di Perancis, bahkan hingga berdampak pada perekonomian mereka. Kelompok rompi kuning digerakkan oleh sekumpulan orang yang berasal dari kelompok pekerja di pedesaan. Kondisi pekerjaan mereka sangat bergantung pada perjalanan jarak jauh.

Gerakan muncul ketika presiden Macron menerbitkan aturan baru terkait pajak lingkungan. Pajak ini menambah tarif bahan bakar minyak yang terbuat dari olahan fosil. Para pekerja di pedesaan merasa rugi dengan kebijakan ini.

Pasalnya, pajak ini akan mengikis pendapatan mereka karena kesejahteraan mereka sangat bergantung pada harga Bahan Bakar Minyak. Mereka pun langsung menggelar gerakan protes yang berakhir menjadi konflik yang panjang di jantung kota Paris.

Beberapa dari mereka melakukan aksi vandal ke monumen-monumen bersejarah di kota itu. Beberapa yang lain menjarah pertokoan di pusat kota, dan bahkan menyerang polisi secara membabi buta.

Gerakan itu bertahan selama berminggu-minggu, dan setidaknya ada empat orang yang meninggal akibat dari kekerasan yang terjadi dalam gelombang protes tersebut.

Dapat dikatakan kelompok pekerja ini berhasil menduduki Paris selama berminggu-minggu. Tetapi ini bukan yang pertama kali Paris menjadi saksi bisu gerakan serupa.

Dimotori Kelas Pekerja

Komune Paris 1871: Pemerintahan Buruh Pertama di Dunia

Pada era awal 1870an, Perancis melaksanakan perang besar melawan Prussia. Perang ini berawal dari ekspansi yang dilakukan Kanselir Prussia, Otto van Bismarck.

Bismarck memiliki ambisi untuk menyatukan seluruh daerah yang menggunakan bahasa Jerman menjadi satu Bangsa dalam kedaulatan kekaisaran Prussia.

Ambisi Brismarck dipanaskan oleh kemenangannya melawan Austria-Hungaria yang berujung pada pendirian Konfederasi Jerman Utara. Akhir 1870, Bacaria, Wurttemberg dan Baden turut bergabung ke dalam kedaulatan Prussia. Kesatuan dari seluruh bangsa-bangsa ini mengokohkan Kekaisaran Jerman.

Menyaksikan kegarangan Jerman, bangsa-bangsa di Eropa mulai khawatir dan berfokus untuk mempertahankan dirinya dari segi militer.

Fokus ini kemudian mengabaikan masalah lain, seperti konflik sosial yang terjadi di masyarakat mereka sendiri. Salah satu dari bangsa Eropa yang mengabaikan masalah ini adalah Perancis. Kala itu Perancis berada di bawah kekuasaan Napoleon III.

Sang diktator menyatakan perang terhadap Prussia, tepatnya pada 16 Juli 1871. Padahal kala itu, sedang terjadi pergolakan sosial yang besar di dalam masayarakatnya.

Napoleon III mengabaikan permasalahan sosial tersebut lalu menyerang sebuah kota di perbatasan Perancis-Jerman bernama Saarbrucken.

Ketika Napoleon III melaksanakan penyerangan, masyarakat kota Paris kala itu mengalami kemelaratan. Kelaparan di masyarakat Paris terjadi selepas monarki Perancs runtuh.

Tiga gelombang Revolusi yang meruntuhkan monarki Perancis kala itu digerakkan oleh kelompok kelas menengah ditambah dukungan kelas pekerja yang tergabung dalam kubu Jacobin.

Sayangnya selepas Revolusi, Louis Napoleon ditunjuk sebagai presiden Perancis. Kebijakan utamanya adalah untuk memulai program industrialisasi dan urbanisasi yang masif.

Program ini menghadirkan masalah baru. Ketimpangan sosial dan ekonomi antara masayarakat menjadi sangat curam. Lonjakan populasi buruh menyebabkan kesejahteraan di Perancis semakin sulit untuk dijangkau.

Gelombang pemberontakan yang dilakukan oleh para kelompok pekerja pun semakin intens seiring waktu. Sentimen negatif terhadap Napoleon III semakin tumbuh di dalam masyarakat.

Masyarakat yang kala itu paling banyak berasal dari kelas pekerja upah merasa Napoleon III tidak becus. Napoleon III dianggap sebagai sosok yang hanya mempedulikan perang dan tidak peduli kesejahteraan kelas pekerja.

Mereka tidak hanya meragukan Napoleon III, tetapi juga sistem yang kala itu dimaksudkan untuk mendukung kesetaraan kelas. Bagi para kelas pekerja yang kelaparan, gelombang revolusi yang telah dilakukan sebelumnya hanya menghasilkan opresi dalam bentuk baru, yaitu tirani diktator.

Kebangkitan atas kesadaran ini membuat mereka menyatakan penolakannya atas segala bentuk hierarki. Menurut mereka sistem republik yang dianut Perancis selepas Revolusi hanya menghadirkan bentuk diskriminasi baru, yaitu diskriminasi yang dilakukan oleh para tuan tanah yang kini menjadi pemilik pabrik-pabrik.

Para pemilik pabrik ini memiliki kedekatan dengan parlemen yang tidak membawa aspirasi kelas pekerja dalam kebijakan-kebijakannya.

Kemarahan para kelas pekerja diperparah, terutama setelah Louis Napoleon menangkap para anggota International Workingmen’s Association atau IWA. IWA sendiri adalah serikat pekerja internasional pertama yang didirikan sepenuhnya oleh kelompok sosialis, komunis dan anarkis.

Organisasi ini didirikan pada 1864, mengikuti serangkaian pemberontakan yang dilakukan kelompok pekerja di seluruh Eropa.

Pada Oktober 1870, kemarahan kelas pekerja di Paris memuncak ketika pasukan Napoleon III kalah perang melawan Prussia. Prussia bahkan sudah tiba untuk mengepung Paris, yang kala itu telah menjadi ibu kota Perancis.

Melihat kekacauan ini, para kelompok sayap kiri Paris bergabung untuk melakukan insureksi, atau pemberontakan terhadap pemerintah menggunakan segala bentuk kekerasan. Para kelompok kiri di Paris juga menolak penunjukkan Jendral Louis Jules Trochu sebagai kepala pemerintahan sementara.

Insureksi yang dimulai oleh kelompok pekerja ini disebut-sebut sebagai pembentukan embrio masyarakat komunis pertama di dunia. Pasalnya, setelah insureksi para kelompok pekerja berhasil menjatuhkan tirani negara, lalu membangun sistem pemerintahan dan mempertahankan teritori mereka sendiri.

Paris kala itu menjadi surga bagi para kelas pekerja. Tempat indah di mana mereka dapat menjadi tuan bagi masing-masing individu mereka.

Pemerintahan kelas pekerja ini dikenal sebagai Komune Paris. Banyak pakar sosial yang kebingungan melihat pendirian Komune Paris. Beberapa di antaranya bahkan merupakan pemikir-pemikir ternama dalam politik kiri.

Misalnya, Donny Gluckstein yang heran bagaimana kelas pekerja di Paris yang saat itu tidak memiliki solidaritas dan kacau balau bisa tiba-tiba mendirikan pemerintahan dengan sistem yang kokoh. Kebingungan ini wajar mengingat bahkan rapat penentuan insureksi baru dilaksanakan pukul 11 malam, sebelum insureksi berlangsung keesokan harinya.

Disorot Karl Marx

Demokrasi dalam Krisis. Karl Marx Dapat Menolong. – Transisi

Komune Paris juga menjadi bahasan mendalam yang dilakukan oleh dedengkot paham komunisme, Karl Marx.

Karl Marx bahkan menjadikan Komune Paris sebagai model pemerintahan yang ideal. Menurut Marx, Komune Paris adalah cikal bakal di mana nantinya model pemerintahan serupa akan membawa masyarakat menuju komunisme murni, sebuah masyarakat tanpa kelas.

Dalam pemerintahan Komune Paris, anggota pemerintahan dipilih atas hak pilih yang universal. Artinya, semua populasi berhak menunjuk perwakilannya sendiri. Kelompok masyarakat dalam Komune Paris dibagi berdasarkan sektor pekerjaannya.

Kala itu setidaknya ada kelompok buruh kereta, buruh sepatu, pekerja militer dengan pangkat rendah, kelompok pekerja penerbitan. Kelompok-kelompok ini mewakili dirinya sendiri dalam dewan komune.

Masing-masing anggota yang ditunjuk sebagai dewan komune tidak mendapat gaji yang besar. Terbilang hanya 6000 franc, yang sekadar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem pemerintahannya tidak dibagi sebagaimana sistem republik. Tidak ada eksekutif maupun legislatif. Semua aspek pemerintahan dikerjakan oleh dewan Komune.

Sidang Komune pertama dilaksanakan pada 28 Maret. Sidang itu berhasil mencetuskan sejumlah kebijakan yang dinilai dapat menguntungkan kelas pekerja.

Beberapa dari kebijakan tersebut antara lain, sekulerisme atau pemisahan wewenang gereja dan negara, penghapusan kredit bagi para pekerja, penghapusan sistem bunga untuk pinjaman bagi para pekerja.

Selain itu penurunan harga sewa rumah, penghapusan jam kerja malam bagi para pekerja di sektor pangan, dan jaminan hukum bagi pabrik yang dikelola oleh serikat pekerja. Komune tersebut juga menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Segala institusi pendidikan juga dilepaskan dari unsur-unsur agama.

Dewan Komune juga menentukan sistem kontrak kerja baru untuk para pekerja. Mereka menciptakan sistem upah minimum yang disetujui oleh seluruh perwakilan yang berasal dari beragam sektor pekerja. Lebih dari itu, Dewan Komune juga mendukung segala bentuk perebutan moda produksi yang dilakukan oleh serikat pekerja.

Artinya, pekerja didorong untuk mengelola pabrik-pabrik yang ditinggalkan oleh para pemiliknya. Pengelolaan ini biasa dilakukan melalui sistem koperasi yang diketahui dapat menguntungkan seluruh anggota pekerja yang berkontribusi di dalamnya.

Kala itu, Dewan Komune diisi oleh 92 anggota yang terdiri dari kelompok Jacobin dan kelompok IWA. Seiring waktu mereka juga megadakan pemilu, yang bertujuan untuk menunjuk anggota-anggota dewan yang baru. Pemilu yang dilakukan ini melibatkan seluruh warga Komune dan dapat mengubah proporsi di bangku Dewan Komune.

Dari aspek keadilan gender, Dewan Komune juga cukup memiliki visi atas kesetaraan gender laki-laki dan perempuan. Hal ini dibuktikan dari diterbitkannya kebijakan kesetaraan upah antar laki-laki dan perempuan. Dewan Komune juga menghapus segala praktik prostitusi yang eksploitatif terhadap perempuan.

Kesetaraan yang dibawa oleh pemerintahan Komune Paris menghadirkan pengalaman baru bagi para kelas pekerja. Mereka yang terbiasa hanya mampu membayangkan kehidupan orang-orang kaya, kini bisa merasakan kesejahteraan yang sama. Prinsip ekonomi yang diterapkan dalam Komune Paris memastikan bahwa semua anggota mampu mendapatakan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.

Karena didirikan dari kelompok-kelompok pekerja, produk komoditas industri difokuskan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota populasi. Kala itu Francis Jourde ditunjuk sebagai Kepala Komisi Keuangan Dewan Komune. Sebelumnya, Ia bekerja sebagai akuntan di bank.

Keteleitian Jourde mampu mempertahankan stabilitas ekonomi Komune Paris kala itu. Penyerapan pajak Paris mampu mengakumulasi hingga 26 juta francs, dan pengeluarannya bisa senilai 42 juta francs, sedangkan tabungan yang ada di Bank Perancis kala itu setidaknya mencapai 166 juta francs.

Meskipun dinilai teliti dan efisien, Marx justru mengkritik kebijakan Jourde yang tidak mau mengorbankan lebih banyak uang untuk mempertahankan Komune.

Kritik yang sama dilayangkan oleh seorang sosialis, Prosper Oliver Lissagray. Menurut Lissagaray, seharusnya yang dilakukan oleh Jourde adalah merampas seluruh tabungan yang dimiliki oleh Bank Perancis untuk kepentingan Komune.

Menurutnya, yang dilakukan oleh Jourde justru meminjam tabungan tersebut untuk nantinya dikembalikan dengan bunga. Padahal dalam insureksi, kepemilikan harta dari musuh, dalam hal ini adalah negara, perlu dirampas sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Aset-aset Perancis yang disimpan ini yang membawa petaka pada Komune Paris. Pada 21 Mei, pemerintahan sementara Perancis memutuskan untuk merebut Paris kembali. Dewan Komune kemudian mendirikan Komite Keselamatan Publik, sebuah badan intelijen yang bertugas untuk memantau pergerakan serta menangkap musuh Komune.

Komite itu menginstruksikan seluruh warga Komune untuk mengangkat senjata dan mempertahankan Paris dari serbuan tentara pemerintahan sementara Perancis. Instruksi perang itu juga diberlakukan pada perempuan maupun anak-anak.

Pertempuran itu dilanjutkan hingga 28 Mei 1871. Sepanjang pertempuran, pemerintahan sementara Perancis yang dipimpin oleh MacMahon mendapat keunggulan besar. Pasukan mereka terdiri dari pasukan elit yang terlatih dan profesional dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap. Mereka membawa pasukan artileri yang mampu memborbardir barikade-barikade pasukan bertahan Komune Paris.

Singkat cerita, ribuan Garda Komune terbunuh dalam pertempuran yang berlangsung berhari-hari itu. Tentara MacMahon menang dan melucuti sebagian besar tentara Garda Komune yang masih hidup. Sebagian besar tentara yang kalah ditangkap dan diasingkan jauh-jauh dari Perancis.

Meskipun gagal total, tapi tetap membawa pengaruh besar pada dunia. Salah satunya dengan terciptanya banyak pemerintahan revolusioner yang mencoba mengikuti langkahnya, seperti misalnya Uni Soviet.